Oleh: Abdurrahman Wahid*

Raymond White menuliskan sekitar 40 tahun yang lalu, bahwa ada perbedaan antara kepemimpinan (leadership) Richard Nixon dengan John F. Kennedy. White menggambarkan kepemimpinan model Nixon itu sebagai kepemimpinan kepala kelasi (boatswain). Ia memimpin para kelasi di ruangan bawah untuk menimba air yang masuk akibat badai dan membuangnya ke laut. Sepanjang waktu badai berlangsung ia harus siaga memimpin para kelasi untuk menjaga agar kapal mereka tidak sarat dengan air yang dibawa badai itu. Kalau ia lupa sekitar 15 menit saja, kapal yang ditumpanginya akan tengelam. Artinya, ia harus menjaga, dengan kepemimpinannya itu agar keselamatan kapal laut mereka tidak tenggelam dalam perjalanan. Kepemimpinan seperti ini sangat diperlukan dalam berbagai bidang.

Tentu saja model kepemimpinan seperti Nixon itu berbeda dari kepemimpinan Kennedy. Kalau White menamai kepemimpinan Nixon sebagai kepemimpinan yang sibuk dengan hal-hal teknis, maka kepemimpinan Kennedy justru sebaliknya. Hal itu digambarkan White sebagai kepemimpinan nahkoda kapal di anjungan kemudi. Seorang nahkoda melihat laut luas di hadapan matanya. Ketika cuaca menjadi gelap, angin mulai bertiup kencang dan hujan mulai turun, sang nakhoda akan memerintahkan sauh dibuang ke laut untuk menahan agar supaya kapal tetap berada di tempat dan layar mulai digulung agar kapal laut itu tidak dibawa angin kemana-mana. Sang nahkoda sendiri kembali ke kabinnya dan tidur di sana. Nanti, setelah ia bangun dari tidur, cuaca sudah baik, badai sudah berlalu dan angin sepoi-sepoi saja yang terasa, maka ia pun memerintahkan sauh diangkat dari laut, dan layar dikembangkan kembali. Kepemimpinan seperti ini tidak terlalu terpaku oleh rincian-rincian, melainkan lebih memperhatikan ke arah mana kapal laut harus diarahkan.

Oleh Abdurrahman Wahid

Apa yang dilakukan para Kiai Rembang, beberapa waktu yang lalu, memang terasa aneh: membuat skala prioritas ibadah. Kalau prioritas pembangunan bukan barang baru.

Di kota pantai utara Pulau Jawa itu, seorang pemilik toko yang menjual skuter dan sepeda motor, sisa-sisa kelas pedagang santri yang jaya di masa lampau, tiap tahun melakukan ibadah haji ke Mekkah. Ibadah haji pertama memang wajib, tetapi pengulangannya tidak. Hanya diseyogyakan. Dalam istilah hukum agama (fiqh) di sebut disunahkan.

Ada yang menanyakan kepada para kiai di Rembang itu status haji sunah yang dilakukan berkali-kali, padahal ada yang lebih membutuhkan pembiayaan. Yaitu pembangunan gedung sekolah agama, alias madrasah.

Oleh Abdurrahman Wahid

Kiai Mas’ud bukan sembarang kiai. Ia diakui amat dalam pengetahuannya di bidang hukum agama. la menguasal peralatan untuk mengambil keputusan hukurn fiqh, berupa teori hukum (usul fiqh) dan pedoman hukum (qawa'id fiqh). Kedua 'alat' itu memang harus dikuasai sempurna, kalau ingin menghasilkan keputusan-keputusan hukum agama yang 'berkualitas tinggi', hingga layak disebut "syekh".

Di tahun lima puluhan, yang di panggil syekh adalah Kiai Masduki dari Lasern, karena penguasaannya atas buku teks (kitab) utama di bidang teori hukum, yaitu kitab Jam'ul Jawami. Tahun-tahun delapan puluhan ini rupanya sudah ada pengganti Syekh Masduki Lasern, yang sudah sekian tahun wafat. Dan dia itulah Kiai Mas'ud dari Kawunganten, Purwokerto.

Oleh: Abdurrahman Wahid

Penulis artikel ini tahu, bahwa judul di atas akan membuat marah banyak orang. Tetapi penulis membuat judul tersebut seperti itu karena memang kenyataan mutakhir menunjukkan hal demikian. Dalam buku yang membahas kepresidenan George W. Bush yang masih menjadi Presiden AS, disebutkan kegalauannya dalam menghubungi kaum Muslimin. Ia menyebutkan, banyak Muslim yang dihubunginya ternyata tidak mau tahu dengan tindakan-tindakan teror yang dilakukan oleh sedikit orang dalam berbagai gerakan agama tersebut. Maka sebagai seorang konservatif Kristen, ia mengalami kesulitan dalam menghubungi berbagai gerakan Islam. Walaupun ia merasa ‘bermurah hati’ untuk mengerti bahwa beberapa gerakan Islam memang berbeda cara pandang. Namun ia tidak tahu mana yang dihubunginya dan mana yang tidak. Kalau Presiden AS tidak mengetahui hal itu, bagaimana dengan orang-orang ‘awam’.

Di kalangan berbagai gerakan Islam, sebagaimana juga terjadi dengan kalangan berbagai agama yang lain, mengenal berbagai cara untuk menghubungi ‘pihak luar’. Meski demikian, tak urung juga ‘pihak luar’ itu dibuat bingung oleh pembedaan itu. Mereka dibuat bingung lagi, ketika terlontar pengakuan terus terang oleh kalangan Kristen di berbagai negara Eropa bahwa mereka memiliki partai yang bernama Uni Kristen Demokrat (CDU - Christian Democratic Union Party) yang dewasa ini tengah memerintah di Jerman dengan Perdana Menteri Angela Merkel. Di hampir semua negara Eropa, partai tersebut merupakan ‘alat politik yang terbuka’, dan memerintah karena memiliki jumlah mayoritas di parlemen. Kalau di sana boleh demikian, mengapa di negeri-negri Muslim tidak?

Oleh : KH.Abdurrahman Wahid

Judul diatas diilhami oleh sabda Nabi Muhammad SAW: “ Sebaik-baik persoalan adalah yang berada ditengah “ (Khairu Al-Umur Ausathuha). Ia juga mencerminkan Pandangan agama Budha tentang “jalan tengah” yang dicari dan diwujudkan oleh penganut agama tersebut. Walaupun demikian, judul itu dimaksudkan untuk mengupas sebuah buku karya, tokoh Syi’ah terkemuka Dr. Musa Al Asy’ari, “Menggagas Revolusi Kebudayaan Tanpa Kekerasan” –dalam sebuah diskusi di kampus Universitas Darul Ulum Jombang, beberapa waktu lalu, katakanlah sebagai sebuah resensi, yang juga menunjukan kecenderungan umum mengambil “jalan tengah” yang dimiliki bangsa kita, dan mempengaruhi kehidupan di negeri ini.

Oleh: Abdurrahman Wahid

Orang sering bertanya, bagaimana harus kita atasi krisis multidimensi yang kita hadapi saat ini? Pertanyaan ini memerlukan jawaban yang tidak hanya bersifat sektoral saja seperti ekonomi, politik maupun pertahanan-keamanan. Karenanya, pemecahan sektoral sebagaimana diajukan oleh berbagai pihak pada tahun-tahun terakhir ini yang digunakan selama beberapa tahun ini, tidak membantu kita untuk menyelesaikan krisis itu sendiri. Mengapa? Karena jawaban secara keseluruhan belum pernah dikemukakan.

Sebelum kita memasuki bidang-bidang sektoral dalam mencari jawaban rasional untuk menghadapi dan mengatasi krisis berkepanjangan itu sebagai sebuah bangsa, bagi saya jawaban kultural yang menyeluruh adalah kunci yang bersifat umum. Langkah pertama yang harus dilakukan, adalah terlebih dahulu “menata” landasan bagi jawaban-jawaban kultural yang bersifat umum itu. Landasan-landasan itu tentu saja harus mencakup apa yang berkembang dalam diri kita secara umum setelah kita merdeka dan berdaulat secara politis sejak tahun 1945. Banyak yang telah kita capai dalam kurun waktu tersebut, sehingga kita-pun jadi tahu bahwa juga terdapat hal-hal yang “menyesatkan” kita sendiri selama ini. Melalui “kejujuran” seperti itu, kita akan memperoleh sikap memilih apa yang harus diteruskan sebagai bangsa, dan apa yang tidak boleh kita ulang secara umum di masa-masa yang akan datang. Landasan-landasan itu haruslah membuat kita sebagai bangsa berani “mengambil” apa yang baik dari masa lampau, dan “meninggalkan” apa yang buruk dalam kehidupan kita.

Oleh: Abdurrahman Wahid
Selama lebih dari 30 tahun TNI pernah berkuasa di negeri ini. Wajarlah kalau sekarang kecurigaan selalu diarahkan kepadanya. Segala macam hal yang menunjukkan pada melemahnya pemerintahan dan tereduksinya kebebasan bagi masyarakat sipil (civil society), selalu dianggap sebagai “upaya TNI” untuk berkuasa kembali. Dalam hal ini, penulis berpendapat hendaknya kita berhati-hati dengan tidak melakukan generalisasi atas TNI sebagai lembaga. Memang ada oknum yang mengejar ambisi pribadi, seperti memandang peranan TNI dalam politik sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup bangsa ini. Namun kenyataannya, peranan seperti itu tidak akan pernah bisa. Karena struktur serta hirarki TNI sendiri, yang bertopang atas ketundukan mutlak kepada atasan, tidak menungkinkan TNI untuk berperan demokratis tanpa kehadiran pihak sipil dalam pengendalian keadaan. Oleh karena itulah demokratisasi itu sendiri haruslah dilakukan bangsa ini bersama, termasuk ditopang oleh kemauan TNI sebagai institusi.

Penulis lahir dilingkungan orang-orang militer. Paman penulis, KH. A. Chaliq Hasyim sudah menjadi Mayor Jendral di Divisi Brawijaya sejak tahun 1948. Ia adalah salah seorang pendiri BRANI (Barisan Rakyat Nasionalis Indonesia), yang menjadi cikal-bakal jaringan lembaga intel kita. Seperti diceritakan Almarhum Yono Suwoyo yang juga Mayor Jendral TNI, ia pula yang membebaskan kota Madiun dari tangan Partai Komunis Indonesia (PKI) -terlepas dari klaim Divisi Siliwangi bahwa merekalah yang membebaskan kota tersebut.- Banyak saudara penulis lainnya dari kalangan militer, seperti ajudan Ayah penulis di masa gerilya melawan Belanda adalah seorang warga Brimob, bernama Sukirno, sekarang purnawirawan perwira pertama Polri di Surabaya.

Oleh: KH Abdurrahman Wahid

Sejarah perkembangan Islam dimanapun juga, senantiasa memperlihatkan jalinan antara dua hal, yaitu sistem individu (perorangan) dan sisi kemasyarakatan (sosial). Karenanya kedua hal itu harus dimengerti benar, kalau kita menginginkan pengetahuan akan agama tersebut. Dalam arti, benar-benar di dasarkan pada pengertian yang mendalam. Kalau hal ini telah dilaksanakan, maka akan kita lihat beberapa kemungkinan untuk pengembangan lebih jauh. Tentu saja ada yang menyanggah pendirian tersebut, dengan dalih Islam telah sempurna, dan tidak memmerlukan pengembangan. Dalam hal ini pendapat tersebut perlu diuji kebenarannya, agar kita memperoleh gambaran lengkap tentang apa yang seyogyanya dilakukan, dan selayaknya tidak dilakukan. Dengan kata lain, sebenarnya kita saat ini memerlukan skala prioritas yang lebih jelas, dalam menatap masa depan.

Karena kedua faktor dari agama langit ini (individu dan sosial) memiliki kelebihan dan kekurangan, maka kita merasakan perlu adanya keseimbangan antara keduanya. Yang menambah galaunya persoalan, adalah kenyataan bahwa kitab suci Al-Qur’an tidak pernah secara jelas membagi kedua masalah itu dalam kandungannya. Seluruhnya hanya bersandar pada kemampuan kita memahami kitab suci tersebut, mana yang merupakan perintah (Khitah) untuk perorangan, dan mana dan mana yang untuk masyarakat. Seluruhnya bergantung atas penafsiran kita. Umpamanya saja firman Tuhan yang menyatakan: “Dan Ku-jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa agar saling mengenal” (Wa ja’alnakum syu’uban wa qaba-ila lita’arafu). Jelas di situ, yang dimaksudkan umat manusia secara keseluruhan, dan yang dikehendaki adalah kenyataan yang tidak tertulis: persaudaraan antara sesama manusia.

Oleh : KH Abdurahman Wahid (Gus Dur)

 

Saya ingin memulai dengan mengutip dari Konsili Vatikan II (Second Vatican Council) pada tahun 1963-1965 yang dipimpin oleh Paus Yohanes XXIII. Konsili tersebut menyatakan ”Kami para uskup yang berkumpul di Vatican menghormati hak setiap orang untuk mencapai kebenaran abadi. Tapi kami tetap yakin bahwa kebenaran abadi itu hanya ada dalam lingkungan gereja Katolik Roma” (We are the bishops at the Second Vatican Council taught that all people have the right to follow the teachings they believe are true, and that the Catholic teachings were “the right ones for us”) Inilah rahasia bahwa mereka Umat Katolik tetap memiliki keyakinan teguh akan kebenaran sendiri, sementara menghormati hak orang lain dalam mencapai kebenaran asing-masing itu. Sementara itu, mana yang benar kita tidak tahu karena Allah yang akan memberitahukan nanti.

Nah, keyakinan ini akan saya kaitkan dengan dengan pengertian yang ada dalam kitab suci al Qur’anul Karim. Dalam sebuah surat Allah mengatakan: “Wa ma artsalnaaka rahmatan lil alamin” (Tiadalah kuutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai pelestari persaudaraan)