Situs Resmi Pesantren Ciganjur | Indonesian Version

Melacak Jejak Indonesianis

admin

webmaster

Budaya

Tiga Kepentingan Kebudayaan
Kamis, 30 Juli 2009 09:18:54

oleh: Syaiful Arif

Kebudayaan sebagai proses realisasi nilai, tentu memiliki kepentingan. Bukan hanya oleh para penggerak budaya, tetapi bahkan oleh kebudayaan itu sendiri. Hal ini bisa terjadi karena selain sebagai “buah budaya”, kebudayaan terlebih merupa paradigma budaya (cultural paradigm). Pada titik ini, orang bicara kebudayaan, pasti berangkat dari nilai tertentu yang sering mencipta benturan kepentingan.

Merujuk pada pemilahan pengetahuan dan kepentingan dari Habermas, maka kebudayaanpun memiliki tiga kepentingan. Pertama, kepentingan teknis. Ini digerakkan oleh paradigma kebudayaan yang lahir dari saintisme. Kebudayaan kemudian digambarkan selayak organisme biologis, di mana nilai berfungsi sebagai perekat normatif bagi struktur masyarakat. Lahirlah perspektif fungsional yang meletakkan kebudayaan terlebih sebagai alat dalam suatu bingkai logika komponensial. Satu logika yang menempatkan nilai tak lebih sebagai komponen mekanis, sehingga bisa dibongkar-pasang, sesuai kebutuhan mesin politik.

selengkapnya

Negara dan Kebudayaan
Jumat, 24 Juli 2009 02:58:07

Taufik Abdullah
Sejarawan LIPI

Di negeri ini, kaitan negara dan kebudayaan selalu ambivalen, atau bahkan kontradiktif. Jika dikatakan bahwa kebudayaan adalah super-struktur; sebuah rumah besar tempat segenap sektor kehidupan tertampung, dan terberi nilai. Maka, posisi “rumah besar” itupun bahkan telah terganti oleh negara.
Ya, kebudayaan, menjadi kebudayaan negara. Ada sebuah kesadaran palsu yang tak mengelupas dari cara lihat kita, bahwa kebudayaan adalah sah urusan negara; ia tak ada bedanya dengan ekonomi, pendidikan, atau sekadar pariwisata. Resiko nyata; sejak Kongres Kebudayaan tahun 1958 dan 1991, kebudayaan kemudian terdaulat sebagai ideological state apparatus oleh Lekra yang memanfaatkannya demi legitimitas Manipol Usdek, maupun oleh Soeharto yang menjinakkannya demi birokratisasi pembangunan. Kebudayaan kemudian menjadi alat, bagi politik. Satu hal yang terbalik, karena kebudayaan seharusnya merupa capaian makna bagi praktik kenegaraan yang menjadi alat bagi pemenuhan arah kehidupan manusiawi.
Berikut ini klarifikasi santai antara Redaksi Jurnal Pesantren Ciganjur, dengan sejarawan LIPI, Prof. Dr. Taufik Abdullah. Sebagai pihak yang tidak hanya mengamati, tetapi terlebih terlibat dalam proses kesejarahan bangsa, tentu Prof. Taufik memiliki pengalaman sejarah yang urgen, terkait dengan hubungan kontradiktif antara negara dan kebudayaan. Apakah beliau menyetujui hubungan itu, dengan catatan ataukah tidak? Kemudian bagaimana proses lekuk perubahan hubungan antara keduanya, dalam setiap rezim negara kita.

selengkapnya

Strategi Kebudayaan dan Tugas Ilmu Sosial
Jumat, 24 Juli 2009 02:44:47

Donny Gahral Adyan
Dosen Filsafat Universitas Indonesia

Di negeri ini, pernah tergerak suatu strategi kebudayaan. Yakni ketika developmentalisme menjadi ideologi politik dari negara kita. Pada saat itu, negara mengangkangi dan mengatur kebudayaan, agar jalan pembangunan bisa lancar. Kebudayaan tidak lagi dilihat dari “debat hakikat”, dimana tanya yang terlontar: bagaimana sesuatu seharusnya bersifat? Tetapi kebudayaan lebih ditangkap sebagai “debat manfaat”: apa sifat sesuatu yang bermanfaat bagi negara? Inilah era dimana segenap elemen kebudayaan, dari pengetahuan, universitas, pesantren, ormas, dan parpol disadap oleh negara, dan diposisikan sebagai “sel-sel” yang memperkuat struktur politik.
Pertanyaannya, apakah strategi semacam itu kini masih berjalan? Apakah ketika wajah tunggal negara yang terhapus oleh Reformasi 1998 telah mengganti ideologi politik, dan menggeser relasi antara kebudayaan dan negara? Kalau telah bergeser, lalu bagaimana gerak kebudayaan kita sekarang? Apakah masih dipaksa memberikan kemanfaatan bagi agenda negara, ataukah ia hanya menjadi buih diskursif yang centang-penerang, saling bertubrukan, karena masyarakat yang telah terkotak dalam primordialisme sektarian? Berikut ini jawaban dari Donny Gahral Adyan, dalam bincang santai dengan redaksi Jurnal Pesantren Ciganjur, dirumah kesayangan, sesayang isterinya: Rieke “Oneng” Dyah Pitaloka.

selengkapnya

Kebudayaan Indonesia Berpolemik
Selasa, 24 Maret 2009 21:06:10

Oleh : A Khoirul Anam
Santri Pesantren Ciganjur, pengurus Lajnah Ta’lief wan Nasy (LTN) PBNU

Sutan Takdir Alisjahbana (STA), 1935, membuka perdebatan mengenai kebudayaan “Indonesia”. Pada saat orang-orang berupaya menggali dan mewarisi kebudayaan Nusantara, dalam artikel bertajuk “Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru” di surat kabar Pujangga Baru dan Suara Umum STA berkoar-koar mengajak masyarakat Indonesia berpaling dari kebudayaan itu, dari zaman “prae-Indonesia”, kepada kebudayaan Barat yang maju, yang ditandai dengan tiga hal penting: egoisme, materialisme dan individualisme. Sepertinya STA dalam artikelnya sangat serius dengan gagasannya itu. Maka, sontak para tokoh dan pemikir nasional kaliber Sanusi Pane, Purbatjaraka, Dr. Sutomo, Tjindarbumi, Adinegoro, Dr. M Amir, dan bahkan Ki Hadjar Dewantara lansung memberikan respon. STA pun mengajukan tanggapan balik. Terjadilah dialog yang wah, dikumpulkan oleh Achdiat K Mihardja pada 1948 dengan tajuk “Polemik Kebudayaan.”

Indonesia, kata STA, adalah produk abad ke-20 yang sama sekali berbeda dengan masa Kerajaan Majapahit, Kerajaan Minangkabau atau Banjarmasin. Maka kebudayaan Indonesia tidak boleh statisch tapi harus dinamisch dengan mengacu pada Eropa yang maju pada zaman ini. Sanusi Pane dalam artikel tanggapannya menolak keras. Kebangsaan Indonesia, katanya, sudah ada sejak dulu, hanya belum secara tegas dinamai Indonesia. Kebudayaan Indonesia harus dirunut dari masa sebelum abad ke-20, yang oleh STA juga disebut masa jahiliyah. STA berpandangan, tidak ada salahnya mengimpor kebudayaan baru dari dunia luar, Eropa, karena dalam sejarahnya Nusantara juga mengimpor kebudayaan dari Hindu India dan dari Arab. Bahkan jarak Hindu dengan Indonesia sebulan pelayaran, sementara dengan Eropa hanya tiga hari penerbangan. STA tidak ragu mengajak masyarakat Indonesia berpaling ke Eropa yang telah mencapai kemegahan peradaban.

selengkapnya

Negara dan Kebudayaan
Sabtu, 28 Februari 2009 23:15:28

Oleh : Syaiful Arif
Peneliti Ciganur Centre, Jakarta
Koran Seputar Indonesia, 19 Agustus 2007

Akhir ini, banyak pihak membincang kembali kebudayaan. Tepatnya strategi kebudayaan. Ada yang takut dengannya, karena trauma dengan strategi kebudayaan, negara Orde Baru. Ada yang mewajibkannya, karena arah kebudayaan memerlukan strategi, dan terlebih kebijakan. Satu yang latent, berbagai pihak ini tetap berangkat dari aras negara-sentrisme dalam membincang kebudayaan. Baik yang trauma dan mewajibkan, sama-sama menyematkan strategi kebudayaan sebagai otoritas, yang terlimpah dipundak negara. Tepatkah?

Setidaknya, sejak Ignas Kleden, Dawam Rahardjo, dan antropolog Ahmad Fedyani masih berbicara kebudayaan pada level negara: kebudayaan harus ditangani negara. Meskipun diskursus ini sudah mengarah pada kritik atas kebijakan kebudayaan Orde Baru, selayak orasi budaya Prof. Dawam di Institute for Global Justice, Jakarta (26/7). Ketiga begawan kita ini tengah menggerakkan desentralisasi kebijakan kebudayaan, yang pada Orba sangat sentralistik, menuju pendekatan lokal namun menyeluruh, tidak sektoral selayak konstruk kebudayaan pemerintah yang terkotak pada kesenian dan pendidikan.

selengkapnya

Otosentrisitas Kebudayaan
Sabtu, 28 Februari 2009 23:13:14

Oleh : Syaiful Arif
Peneliti Kebudayaan
Ciganjur Centre, Jakarta
Seputar Indonesia 20 April 2008

Dalam antropologi terjadi pembelahan kebudayaan. Yakni antara kubu yang memosisikan kebudayaan harus bermanfaat bagi sistem sosial, dengan pihak yang meletakkan kebudayaan dalam simbolisme. Pada “yang simbolik” ini, kebudayaan memiliki “otonomi relatif”, dan oleh karenanya tidak harus memberikan kemanfaatan politik. Pada aras struktural, pembelahan ini kemudian menggeser definisi kebudayaan, tidak lagi sebagai sistem nilai, tetapi sites of contested representation and resistance. Kebudayaan selalu tergulat dalam kekuasaan, entah melegitimasi ataupun melawan.

Tentu kita sepakat, bahwa titik sentral kebudayaan adalah pentahbisan manusia sebagai animal simbolicum: hewan simbolik. Manusia mampu menjarak dari kehidupan, dan memasang simbol-simbol untuk memaknai dan mereproduksi alam, menjadi karya manusiawi. Ya, kebudayaan adalah proses pemanusiaan, tidak hanya alam tetapi terlebih kemanusiaan itu sendiri.

selengkapnya

Pasca-Struktur Kebudayaan
Sabtu, 28 Februari 2009 23:10:51

Oleh : Syaiful Arif
Peneliti Kebudayaan
Ciganjur Centre, Jakarta
Koran Seputar Indonesia 7 Juni 2008

Persoalan struktur kebudayaan kini mengemuka lagi, terkhusus dengan hadirnya pasca-strukturalisme. Disini, struktur tidak lagi dimaknai sebagai kesatuan unsur integratif yang membentuk dan menggeret kebudayaan pada satu tuju nan determinis. Struktur kini dimaknai sebagai kuasa bahasa, dimana makna lebih merupa reproduksi kekuasaan, bukan produk internal sistem tanda. Dari sini terlihat, kebudayaan bahkan menjadi rahim kekuasaan dengan bentuk struktur tidak tunggal, tetapi tergerus dalam kontestasi makna.

Struktur kebudayaan pertama kali digagas oleh filsafat kebudayaan. Disini struktur diposisikan sebagai bangunan budaya yang merangkum segenap unsur kebudayaan; sains, agama, seni, ekonomi, dan politik; membentuk konfigurasi integratif yang mengikat ketunggalan makna. Kebudayaan menjelma das Umgrifende meminjam Karl Jaspers. Yakni nilai yang didukung organ sosial, diatas landasan material yang sesuai dengan nilai tersebut, sehingga membentuk kerangka besar, tempat sektor mikro mendapat arah. Kebudayaan berdiri sebagai super-sektor, yang terbentuk dan melingkupi segenap sektor kehidupan. Sektor ini mengacu pada struktur sosial (keluarga, pendidikan, lembaga agama) yag berbasis pada infra-struktur ekonomi, sehingga menopang supra-struktur politik. Kebudayaan menjelma pijak nilai dan kognisi yang memberikan arah, sekaligus pengikat segenap struktur kedalam satuan integratif nan teratur.

selengkapnya

Involusi Kebudayaan
Sabtu, 28 Februari 2009 23:04:05

Oleh : Syaiful Arif
Peneliti Ciganjur Centre, Jakarta
Di muat Koran Seputar-Indonesia, 3 Agustus 2008

Dalam sejarah kita, kebudayaan selalu tergelut di antara tiga hal; penanganan negara, ilmu sosial, dan krisis kesenian. Ia menjelmakan dilema yang muncul dalam ketegangan antara evolusi (pembaruan) dan involusi (kemandegan). Sering ketiga hal ini saling menegasi, sehingga kebudayaan menjauhi citanya, yang merujuk pengejaran totalitas kesempurnaan (a pursuit of total perfection).

Secara praksis, terdapat perbedaan dari ketiga unsur di atas dalam mendekati kebudayaan. Bagi negara, kebudayaan terlebih merupa “warisan budaya”, yang sayangnya terposisi demi kepentingan praktis. Kebudayaan menjelma latent pattern maintenance; sebuah pola pemeliharaan (nilai) laten, agar program politik reasonable (karena itu tidak kontradiktif), serta acceptable; oleh karenanya tidak menimbulkan resistensi apalagi oposisi.

selengkapnya

Titik Balik Kebudayaan
Sabtu, 28 Februari 2009 22:59:32

Oleh : Syaiful Arif
Peneliti
Ciganjur Centre, Jakarta
Di muat Koran Seputar-Indonesia, 6 Januari 2009

Lewat karya monumentalnya, The Turning Point, Fritjof Capra menggelarkan prediksi futuristik, bahwa saat ini kita tengah mengalami titik balik peradaban. Ini terlihat dari menurunnya kemampuan modernitas dalam mencapai tujuan kemanusiaan. Satu gerak yang terbarengi oleh dahaga spiritual, dan kesadaran ekologis atas tata hidup kita, yang menjadi penyempurna kemanusiaan tersebut.

Menariknya, Capra memijakkan tesanya pada filsafat Tao. Seperti kita tahu, kearifan Timur ini menahbiskan esensi kehidupan pada gerak keseimbangan antara yin dan yang. Yin mengacu pada eco-action; suatu tindakan yang dilambari oleh kesadaran eko-sistem, dengan mode of thought intuitif, spiritual, integratif, dan dingin. Sementara yang, merujuk pada ego-action; tindakan yang termotivasi oleh agresivitas ego, rasional, panas, dan berhasrat pada kemajuan. Di sini, kebaikan bukanlah rasionalitas, dan keburukan adalah intuisi, atau sebaliknya. Kebaikan tidak mengacu pada yin, atau yang an sich, tetapi dalam Tao: gerak keseimbangan yin-yang; rasional-intuisi, kemajuan dan kesadaran eko-sistem.

selengkapnya

NU Pasca Tradisi
Sabtu, 28 Februari 2009 22:55:58

Oleh : Syaiful Arif

Saat ini, kita tengah mengalami situasi yg bisa disebut NU pasca tradisi. Dalam situasi ini, NU sudah tidak sepenuhnya tergerak dalam tradisi. Satu hal yg selama ini menjadi kebanggaan kaum tradisionalis ini.

Martin van Bruinessen pernah menyebut logika NU dg terma self-consciousness traditionalism; kesadaran diri tradisionalis. Tentu terma ini bersifat memuji, karena kaum sarungan seperti kita ini memiliki kesadaran diri berlambar tradisi. Ya, al-Jabiri pun mengamini, bahwa suatu masyarakat tak bisa hidup tanpa tradisi. Selayak ajaran Bushido dalam film The Last Samurai; tradisi adalah kehidupan yg selalu ada dalam nafas kita.

Kenapa? Karena dalam tradisi ada tiga hal; nilai, simbol, dan sistem budaya. Nilai yg membuat manusia memiliki makna hidup, disimpan oleh tradisi di dalam simbol. Simbol inilah medium pewarisan nilai, yg pada level sosial menubuh dalam struktur masyarakat, semisal struktur pesantren. Penubuhan nilai dalam simbol ini yg akhirnya membentuk sistem budaya. Jadi jika dirunut-logikakan; nilai disimpan dalam simbol, simbol tersebut dimaknai, diajarkan, dan dipraktikkan dalam struktur sosial. Ketika hal ini sudah menjadi kebiasaan, ia menjadi tradisi. Pada level kultural, tradisi ini kemudian membentuk sistem budaya.

selengkapnya

Page

[ 1 of 10 ]

Kembali ke atas