Asghar Ali Engineer: Islam sebagai Teologi Pembebasan Minggu, 22 Agustus 2010 01:36:20
Oleh Mahbib Khoiron,
Santri Ciganjur
Kondisi tak menggembirakan yang mendera sementara umat, telah banyak membangkitkan motivasi para pemikir untuk membaca kembali, mengoreksi ulang, serta mencari aspek-aspek yang memungkinkan terjadinya penyelesaian dari tradisinya sendri. Contoh paling gamblang bisa kita cermati dari semangat pembaruan dalam Islam sebagai bentuk sikap ‘reaktif’ dari keterpurukan oleh kekangan luar berbarengan dengan semangat tradisi yang kurang menunjang adanya pembangunan. Kekalahan di luar sejarah menyebabkan koreksi diri atas keadaan di dalam tradisi. Dalam konteks ini kita mengenal al-Yasar al-Islmâmî milik Hasan Hanafi, Revelation and Revolution (Ziaul Haque), Qur’an, Liberation and Pluralism (Farid Esack), atau, yang akan diulas dalam makalah ini, Islam and Liberation theology dengan seorang penggerak bernama Ashghar Ali Engineer.
Tulisan ini akan mengurai gagasan Asghar Ali Engineer mengenai Islam, teologi pembebasan, dan etos revolusionerisme. Dengan tidak berpretensi mengklaim sebagai gambaran utuh mengenai keseluruhan gagasan Engineer, makalah ini dimulai dengan latar sejarah ide itu muncul, dialog antara Islam dan Marxisme, hingga sekilas konsep seputar Islam sebagai agama pembebasan.
Diskusi Akhir Bulan Degradasi Politik NU Pasca Reformasi Minggu, 01 Agustus 2010 00:04:28
Oleh: Hj. Lily Chadidjah Wahid
Sejarah Politik Kebangsaan NU
Reformasi ditandai dengan terbukanya iklim kebebasan yang meliputi segenap sektor publik. Kebebasan tersebut merupakan antipoda dari otoritarianisme negara orde baru yang sangat keras dalam membatasi ruang-ruang ekspresi dan aspirasi warga negara.
Bagi NU, suasana keterbukaan yang saat ini menjadi atmosfer politik-ekonomi dan sosial-budaya nasional merupakan arena baru yang belum pernah dialami sebelumnya. Suasana pertama ketika lahirnya NU adalah ketegangan era kolonialisme, kemudian berlanjut pada suasana konsolidasi kemerdekaan di awal tahun 1940-an, dan hiruk-pikuk konlik ideologis pada masa orde lama. Menginjak orde baru, ketegangan bukannya mereda, melainkan justru semakin menguat dengan berbagai tekanan yang diarahkan kepada kelompok Islam.
Prestasi-prestasi terbesar NU dalam sumbangsihnya bagi NKRI terukir pada masa-masa itu. Pada masa kolonial hingga era konsolidasi kemerdekaan, NU memberikan sumbangan besar bagi NKRI. Dapat dicatat di antaranya, pertama, NU melalui KH Wahid Hasyim yang ketika itu menjadi salah satu anggota tim sembilan yang dibentuk BPUPKI, menjadi mediator antara golongan nasionalis dan Islam yang pada akhirnya mensepakati lima pasal Pancasila sebagai ideologi negara. Kedua, fatwa Resolusi Jihad oleh Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari pada tanggal 22 Oktober 1945 yang menggerakkan perlawanan masif pemuda Surabaya terhadap NICA pada 10 November di tahun yang sama.
“Persoalan di NU adalah, tak mengerti persoalan NU itu apa..”
Pada Harlah ke-66, Nahdlatul Ulama (NU) menggerakkan sebuah oposisi kultural vis a vis negara, dengan menolak pencalonan kembali kepresidenan Soeharto. Hal ini merupakan langkah transformatif yang dilahirkan oleh gerak unpolitical politics pasca Khittah 26. Karena tidak masuk dalam domain formalisme politik, maka NU mampu menggerakkan diskursus alternatif, yang keluar dan menjebol monolitisisme politik Orde Baru.
Dalam harlah tersebut, terjadi suatu theatricum symbolicum, di mana 150.000 warga nahdliyyin menggelar Rapat Akbar NU 1 Maret 1992, dengan agenda utama, pernyataan kesekian kali, kesetiaan terhadap Pancasila. Hal ini merupakan perlawanan simbolik, yang digerakkan oleh Gus Dur untuk merebut penafsiran tunggal Pancasila, dengan menyatakan bahwa pemerintah, dan Soeharto yang hendak mencalonkan kembali sebagai presiden itu, telah melanggar nilai-nilai asasi Pancasila. Maka demikianlah. Dengan menerima Pancasila, NU menciptakan “penafsiran lain” atas ideologi negara, dan menjadikannya sebagai bumerang untuk menghantam kekuasaan.
Religious Studies Agama-agama di Tengah Pergumulan Jumat, 23 Juli 2010 15:53:01
oleh Mahbib Khoiron
Usaha untuk mendefinisikkan agama akan selalu menghasilkan kesimpulan tak berujung. Entah berapa pakar studi agama-agama menawarkan pengertian, ulasan, hingga terminologi alternatif, dari sudut pandang yang beraneka ragam. Namun sudah finalkah pemahaman tentang agama? Ternyata tidak. Lebih mengejutkan lagi, sementara orang mempertanyakan urgensi dari studi agama-agama. Mengapa banyak pemikir rela berkeringat menemukan esensi, fungsi, dan seluk beluk agama? Kenapa tidak sekadar dipraktikkan saja, selayaknya kultur kehidupan yang lain? Bagaimana jalan pikiran mereka sehingga agama begitu menarik perhatian untuk dikaji, bahkan oleh seorang ateis sekalipun?
Kajian Politik dan Kebudayaan Menggugat Nasionalisme Kita: Maklumat Anak Marhaen Senin, 19 Juli 2010 19:08:00
Indonesia sejak Orde Baru sampai saat ini mengalami dilematisasi kebangsaan, yakni antara ideologi negara di satu pihak dan ideologi atau keyakinan agama di pihak lain. Dengan memutlakkan kekuasaannya melalui berbagai undang-undang yang harus di junjung tinggi oleh setiap warga negara menjadikan negara represif, karena untuk mempertahankan kekuasaannya.
Ajaran Spiritual Hindu Rabu, 10 Februari 2010 15:17:46
Ajaran Spiritual Hindu
Hinduisme diduga berasal dari akar kata ‘Hi” yang diambil dari Himalaya dan ‘Ndu’ dari akar kata Bindu yang berarti daerah yang terbentang diantara pegunungan Himalaya dan Bindu Sarovara (sekarang menjadi laut Cape Comorin). Kemudia Hindu, agama atau filsafat? Hindu sebagai suatu tradisi spiritualitas sehingga dapat dibagai menjadi beberapa bagian, menurut Vivekananada dapat dibedakan menjadi tiga komponen; 1.Upakara, 2. Filsafat, 3. Etika/Tattwa. Ini menjelaskan bahwa di dalam menghayati spiritualitas ada masanya untuk membangun tradisi dan menghormati adat, tetapi tanpa melupakan filsafat dan relasi riil antar manusia, alam dan Tuhan.
Akar Hindu ada pada Veda yang mana Veda berasal dari akar kata Vid/vidya di dalam bahasa Sanskerta yang berarti pengetahuan. Veda atau kitab suci Hindu dapat dibagi menjadi empat kitab (Catur Veda). 1. Kitab tertua yaitu Rg Veda, 2. Yajur Veda, 3. Sama Veda dan 4. Atharva Veda. Masing-masing Veda memiliki keunikan hymn dan filsafatnya, masing-masing, misalnya di dalam Rg Veda banyak dipaparkan mengenai kosmologi Hindu, sedangkan di dalam Yajur Veda sarat dengan filsafat relasi manusia, alam dan Tuhan, sementara itu di dalam Sama Veda penuh dengan puji-pujian dan lagu2 persembahan, dan yang terakhir Atharva Veda banyak memberikan formula pengobatan (tradisi ayurvedic).
SUARA MAHASISWA Tragedi Politik Centurygate Selasa, 26 Januari 2010 07:46:44
PASCA-pengesahan penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki kasus Bank Century, kita menyaksikan dengan mata telanjang “tragedi politik” yang terjadi di Senayan. Dalam dua bulan terakhir perjalanan Pansus Centurygate, benang kusut Century bukannya terurai, namun makin susah dicari ujung-pangkalnya. Kenapa demikian? Jawabnya simpel. Kinerja Pansus masih sangat memprihatinkan, amat jauh panggang dari api. Drama tragis itu bisa kita saksikan dalam persidangan yang disiarkan langsung televisi swasta.
SUARA MAHASISWA Orientasi Politis Pengadil Minggu, 17 Januari 2010 14:04:37
BEBERAPA pekan terakhir ini kita mendapat sajian “drama”hukum yang mengenaskan dalam perjalanan Republik ini. Mafia hukum bertebaran di mana-mana, bahkan sampai memporak-porandakan tatanan hukum yang ada. Makelar kasus hukum (markus) pun begitu perkasa merekayasa berbagai status hukum yang masih sumir duduk persoalannya.
Suara Akuntabilitas Lembaga Peradilan:Transparansi plus Partisipasi Rabu, 23 Desember 2009 07:15:09
WAJAH penegakan hukum di Tanah Air terkesan kehilangan trust. Indikasinya bisa diamati dari sejumlah reaksi serentak menolak putusan lembaga peradilan belakangan ini. Amat ironi bahwa fatwa legal sang hakim yang terhormat atas perkara Prita Mulyasari dan RS Omni International bisa dimentahkan begitu saja oleh masyarakat lewat aksi dukungan “sejuta koin untuk Prita”. Sebelumnya publik digegerkan lebih dulu oleh rekaman “percakapan hitam” antara mafia peradilan dan beberapa oknum penegak hukum.
Realita kehidupan negara semacam ini sungguh memprihatinkan sekaligus menantang bagi terciptanya reformasi sistem peradilan ke arah yang lebih sempurna. Memprihatinkan karena ternyata kejahatan sudah merasuk ke segenap lapisan negara. Praktik curang berjalan secara sistemik, memanfaatkan kebijaksanaan publik, bahkan berlindung di balik hukum formal. Pembenahannya pun tergolong sukar karena yang dihadapi bukan semata pelaku kecurangan, tapi juga oknum penegak hukum yang tidak menjalankan fungsinya dengan benar. Jangan lupa, kekuatan kapital berpotensi besar mendikte fungsi aparat untuk berlaku korup!
Seperti yang kita ketahui sebelum perubahan, MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau pemegang kedaulatan rakyat. Sebagai pemegang kedaulatan rakyat, MPR mempunyai tugas dan wewenang antara lain: (1) Menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD); (2) Menetapkan garis-garis besar haluan negara (GBHN); (3) Mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.
[1]Hasil Kajian Tata Pemerintahan di Kampus Universitas Bung Karno, 2009.
* SH, Bukan Gelar Strata 1 (Sarjana Hukum), Ini sebutan ke-akraban dari teman sepermainan.
